Sebetulnya saya terlalu lama menunda untuk memposting topik ini, ini pernah menjadi pembahasan saya bersama narsum Maman Suherman dalam acara radio HRFM Provocative Proactive, Kenapa saya sering membahas tentang media, khususnya TV, karena mereka telah menjadi entity yang begitu agung, yang tidak bisa diganggu gugat, pengaruhnya begitu besar, tapi kesadaran sosial untuk menghadirkan sesuatu yang baik, berpendidikan tampaknya begitu minim.
Menurut saya, TV swasta harus dilarang memiliki hak siar nasional, kenapa? karena mereka dimiliki oleh swasta. Lalu kenapa diperbolehkan? karena bukan rahasia lagi, dulu pemilik para TV swasta ini adalah anak-anak dari penguasa rezim yang lampau. plus jangan lupa, hampir semua TV swasta ini berbendera politik kok. Jadi sudah jelas berita itu berpihak.
Hak siar nasional mestinya hanya dimiliki TVRI sebagai stasiun tv milik pemerintah yang diharapkan selalu netral dalam menyajikan berita-beritanya.
Ada beberapa bahaya yang teramat sangat fatal jika TV Swasta diberi kewenangan untuk bersiaran dalam skala nasional.
1. Pemberitaan Bencana
Fungsi utama TV adalah alat untuk menyebarkan informasi secara mainstream, tapi karena TV Swasta yang bersiaran secara nasional itu berlokasi di Jakarta, sudah tentulah sebagian besar berita yang disiarkan itu demi keuntungan pusat. Di awal tahun 2013 di jakarta terjadi banjir yang sampai merendam istana negara, berita liputannya dari bulan Januari sampai Februari, sementara itu di waktu yang sama, terjadi banjir di daerah Manado, yang tidak ada beritanya.
Betul Istana adalah ikon negara, jadi satu negara harus tahu apa yang terjadi. tapi ngga perlu sampai berbulan-bulan sampai satu Indonesia harus nonton ini terus, apa lagi kalo di daerah tersebut sedang terjadi bencana jg.
menurut saya ini sebuah kegilaan, jika saya tinggal 3km dari titik banjir di Manado, saya merasa tenang karena setiap TV hanya menyiarkan banjir Jakarta, pdhl ngga jauh dari rumah ada banjir yang mengancam hidup saya.
2. Keterpihakan secara politik
Tadi sudah saya sebutkan bahwa setiap TV membawa bendera politik, bukannya tidak boleh, sebagai media penyebaran informasi mainstream, ini merupakan persenjataan yang sangat penting bagi sebuah partai, di USA pun begini cara bekerjanya. Tapi.
Apakah mereka sudah mengadakan edukasi yang cukup terhadap audience, TV mana milik siapa? contoh, TV One selalu bilang “bencana alam lumpur Sidoarjo”, sisanya akan bilang lumpur Lapindo. karena yang satu punya kepentingan melindungi sebuah citra, yang sisanya tidak punya. tapi ini bukannya tidak boleh, tapi hrs ada edukasi terlebih dahulu, TV mana yang berpihak kemana. Seperti di USA, CNN itu lebih condong ke Democrat, FOX itu lebih condong ke Republican, ya tentu kalo nonton beritanya, pasti bias, tapi ya memang begini dunia. Saya lebih terima jika semua mengeluarkan warna aslinya.
Apakah dengan dominansi TV Swasta nasional yang berlokasi di jakarta ini, setiap daerah-daerah bisa mendapatkan berita politik didaerahnya masing-masing? pada saat pemilihan gubernur atau walikota, dapatkan audience mereka mendapatkan informasi dari TV, atau semua terlibas dengan berita dari pusat?
Apakah mereka bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan gubernurnya atau walikotanya? Ppa mereka tahunya hanya aksi jokowi dan ahok? (buat apa yang diluar jakarta tahu ttg jokowi dan ahok, perlu, tapi bukan cuma ini politisi yang mereka harus tahu)
kita akan mengadakan pemilu 2014, 2 bln setelah piala dunia (yang merupakan tontonan semua lapisan masyarakat). Dan hak siar piala dunia hanya akan ditayangkan oleh satu TV Swasta Nasional. Saya tidak kaget, kalo nanti setiap halftime calon Presiden dan Wakil Presiden akan pidato “tolong pilih saya”. tentu keberuntungan ini akan membuat pertarungan pemilu menjadi timpang. Ada alasan yang sangat kuat, kenapa pemilik stasiun TV diajak jadi WaPres, ya untuk tujuan yang satu ini. Dan saat ini saya percaya ada CaWaPres yang punya TV network sedang dimarahi karena kalah tender penyiaran Piala Dunia.
Plus, terlalu enak jika yang ingin menjadi Presiden hanya cukup duduk santai, pidato dari Jakarta untuk meminta simpati. Jika ingin menjadi Presiden, bukannya org itu mestinya jalan keluar “door-to-door” keliling Indonesia untuk mencari dukungan? kok enak bgt. saya merasa, kalo toh nantinya org yang berkuasa akan korup juga, paling tidak yang mau korup, jgn males lah, gih keliling sana.
3. Jakarta akan selamanya menjadi mercusuar
Maksud mercusuar disini adalah Jakarta akan selamanya akan menjadi daerah yang diminati dalam mencari ketenaran. terlalu diminati bahkan. ketimpangan yang Jakarta telah dapatkan membuatnya menjadi seperti tuhan.
Jika ingin mendapat uang cepat, coba saja datang ke daerah-daerah, blg datang dari jakarta, sedang mengadakan lomba acting, orang banyak berlomba-lomba ikut, ngasih duit, sampe jual sawah. kasus seperti ini sering terjadi, baik yang beneran atau mau cuma nipu.
Kenapa menjadi seperti ini? karena ledakan TV lokal daerah br ada setelah era reformasi, ada beberapa daerah seperti Surabaya dengan SCTV, tapi hanya beberapa gelintir saja. Perbedaan gap waktu ini membuat TV Jakarta lebih canggih alat produksinya, lebih besar produksinya dan tentunya lebih diminati. “ke-sexy-an” ini membuat TV lokal menjadi tidak significant.
4. Menghalangi kemajuan acara TV dan ekonomi lokal
Di post saya yang lama, Advertising, TV, dan pelaku seni saya sedikit menjelaskan bagaimana bisnis TV bekerja, bukan mereka tidak mau memproduksi yang bagus, tapi karena biaya produksinya jadi terlalu mahal untuk mendapatkan untung yang sama jumlahnya. mereka tidak bergerak demi melayani penonton tapi demi Iklan.
Jakarta atau kota-kota besar lainnya sudah eneg dengan acara TV, tapi apakah ini akan membuat TV men-stop penggunaan efek karpet terbang yang seadanya dan sangan mudah ketawan itu? tentu tidak, karena jika bicara Indonesia, yang di kota besar mungkin eneg, tapi sisanya tidak gitu. Buat apa berubah kalo peminat masih banyak, dan iklan hanya mau beriklan di TV yang banyak peminatnya. Jadi bayangkan, Duit iklan semua masuk untuk TV Jakarta, padahal yang di Jakarta ngga ada yang doyan.
Ini juga yang akan membunuh TV lokal untuk berkembang, karena jmlh penonton TV lokal itu terlalu sedikit, karena sedikit, iklan tidak mau beriklan, jika tidak ada yang beriklan, TV tersebut akan mati.
Kenapa menghalangi pertumbuhan ekonomi lokal? jika saya memiliki toko di Pontianak dan ingin memajukan bisnis saya, saya harus beriklan, tapi pasang dimana jika TV lokal tidak ada yang nonton. Berarti saya harus budget untuk pasang di TV Swasta nasional, tapi buat apa? jika ada budgetnya pun, buat apa yang di Jakarta tahu ttg toko saya? akhirnya jd tidak beriklan.
Saking sedikit yang beriklan di TV lokal, TV lokal harus membanting tarif harga dengan sangat keras, kebetulan saya pernah bermain ke Katulistiwa TV, salah satu TV lokal di Pontianak, coba tebak berapa tarif pemasangan iklan 30 detik di TV tersebut?
jawabannya adalah 50ribu, yak sebanding dengan uang pulsa memang. jd bayangkan, dlm acara 30 menit (24 menit + 6 menit iklan) tv hanya mendapatkan pemasukan 600ribu (50ribu x 6 menit slot iklan). acara apa yang bisa dibikin dengan budget 600 ribu?
Saya berharap akan segera diberlakukan kebijakan dan aturan main yang jelas, demi kebaikan semua, demi kebaikan konsumen dan kualitas acara TV, jika diperhatikan, kualitas acara TV dan musik semakin menurun tiap harinya, kenapa? mereka dipaksa untuk “menyenangkan” satu NKRI ini, padahal kualitas bagus, indah atau bermanfaat akan selamanya ditahan budaya, maksudnya yang bagus di Bogor, belum tentu bagus di Ambon begitu juga seterusnya. bagus untuk semua itu hanya berarti tidak bermanfaat untuk semua.
Jika TV diwajibkan hanya boleh mengambil audience lokal, pasti saya yakin acaranya makin berkualitas, musik jg begitu, dan bisnis lokal jg bisa berkembang. Dengan lokalisasi berarti insight untuk memproduksi sesuatu akan semakin dalam dan hasilnya, acara dan musik yang ditayangkan akan selalu berkaitan dengan insight daerahnya. Setiap daerah bisa menikmati komedinya, keseniannya, dramanya plus mendapatkan info komersial yang berkaitan dengan daerahnya. Mungkin NKRI, untuk pertama kali, akan hidup sesuai dengan semboyannya berbeda-beda tapi tetap satu. sekarang tampaknya baru sampai “memaksakan jadi satu semua perbedaan”.
Adriano Qalbi
wearenotalright 